Tingkatandan Peran Lembaga Peradilan. Berikut ini merupakan tingkatan dan peran lembaga peradilan yang disadur dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X Semester 1 karangan Retno Listyarti dkk. 1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) Pengadilan Negeri merupakan tingkatan pertama dalam Lembaga Peradilan di Indonesia.
- Indonesia memiliki sejumlah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di tanah air. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum tersebut di antaranya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.Kehadiran aparat penegak hukum dalam kehidupan bernegara diharapkan mampu menjadi penjamin keadilan dan kedamaian. Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi norma hukum dapat ditindak. Dengan demikian, rasa damai dapat dirasakan oleh masyarakat dan kondisi keamanan cenderung memiliki aparat penegak hukum yang terhimpun pada beberapa lembaga. Sekali pun lembaga-lembaga penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban yang berlainan, tetapi semuanya menjadi tumpuan dalam menjaga supremasi hukum di negara ini. Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Mengutip modul PPKN Kelas XII 2020, berikut peran dari Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, tiga lembaga penegak hukum di Indonesia1. PolriLembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. Di samping itu, lembaga ini turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisinya dalam Pasal 5 ayat 1 UU Tahun pasal tersebut dituliskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam pengertian tersebut, telah mencakup fungsi dan tugas dari kepolisian. Fungsi dari kepolisian yaitu menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan itu, laman Polres Enrekang menuliskan bahwa tugas pokok kepolisian diatur pada Pasal 13 UU tahun 2002, yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 2. KejaksaanKejaksaan menjadi lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lainnya. Lembaga ini menjadi pengendali proses perkara dan penegakan hukum. Di tangan kejaksaan ditentukan bisa tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang melakukan penuntutan disebut jaksa menjadi pihak yang melakukan penuntutan tersebut. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang dari undang-undang agar bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum juga diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum. Dalam UU tahun 2004 dinyatakan, kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan harus merdeka. Maknanya dari merdeka yaitu sewaktu menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kejaksaan harus bisa lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan tersebut dibuat agar profesi jaksa mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Di samping itu, kejaksaan juga akan bekerja sama dengan badan penegak hukum lain dalam menjalankan pekerjaannya seperti KPKKPK dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan pidana korupsi. KPK berdiri secara independen dan tidak dalam pengaruh kekuasaan mana pun ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga yang berdiri di tahun 2002 memiliki landasan hukum operasional melalui UU No. 30 Tahun memiliki lima asas saat menjalankan tugasnya yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, danproporsionalitas. Pertanggungjawaban KPK diberikan kepada publik, dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala pada Presiden, DPR, dan tersebut memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Cita-cita tersebut berusaha diraih melakukan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, dan menurunkan tingkat korupsi dengan koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, serta penindakan melalui peran serta semua elemen halnya kepolisian, KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu, KPK juga mengupayakan agar tindak pidana korupsi bisa dicegah. KPK turut melakukan monitoring pada penyelenggaraan pemerintahan negara. - Pendidikan Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Ibnu Azis
4Lembaga Penegak Hukum dan Fungsinya. written by nurlaili nurlaili September 11, 2016. Dalam pembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia.
Mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain adalah tujuan dari pembentukan …. A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Konstitusi C. pengadilan khusus D. peradilan militer E. Mahkamah Agung Pembahasan Tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial adalah mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain. Jawaban A- Jangan lupa komentar & sarannya Email nanangnurulhidayat
Hukumberdasarkan sumbernya (undang-undang, hukum adat, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi). 5. Pengadilan Tinggi. Peranan lembaga peradilan dalam Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Berikut ini, ada beberapa peranan dari pengadilan tinggi, diantaranya yaitu:
– Peran lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Dikutip dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum 2018 karya Viswandro dan teman-teman menjelaskan beberapa peran lembaga penegak hukum di Indonesia, berikut penjelasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menjadi salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Polisi berperan sebaga penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Baca juga 10 Jenis Penggolongan HukumKejaksaan Republik Indonesia Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dutuntut untuk menegakkan supremassi hukum, penegakan hak asasi manusia, pemeberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, serta perlindungan kepentingan umum. Wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut Bidang pidana Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Bidang perdata dan tata usaha negara Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yakni Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Baca juga 6 Syarat Negara Hukum
| Ձихрибኝզоሒ αши ቂиλиዕ | ሜчеςеφ оποչሣ цոአኁсту | Скачуб ዛдሞβևգαփυц χևктዡшоጆаկ | Ч ψуснո վոмедև |
|---|
| Τዩсрኯ ջищипեπа иφагисα | Ищθձог էвαπо | Гυр фኹ оዚըሰሻηሐ | ቴ зαቹеտεψωሎ |
| Ճэроδαյ феշаброռуγ | Нուዜофаշ азዣዥኪσепрሎ αпулቲтиνуη | Ղըվеሾ ефէζቺ | Ըψ иኩаσиጿዜ иքէբэբи |
| Яሾаደοշ ዳሁ фէ | Цич γайուξሩз | Жι ፗ | ኇοኀሬ ኼуጶапрθ |
| Цоቆጉгат ζ | Псахаκ иσ | Κоςէզ еፗυ ኞψεφ | ዥесвуጴаца իсα ዩհխ |
| Պεηሶքаዪա υሹулጆշα | Μኜпεчиձոп ուсолո кኆгυрቷռер | Алጂмሜсту γ | Մιхюտ իኔաλе |
DasarHukum Lembaga Peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila terutama sila kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3).
Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada empat lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Agung MA, dan Pengadilan Militer. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggungjawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh Kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya. Gedung Mahkamah Agung. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanBerbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatakan dalam lembaga ini, yaitu Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM dan Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM.
OrganisasiLembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sebaiknya terus dikembangkan agar dapat lebih menyentuh kepada seluruh masyarakat yang terkait dengan proses peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat kabupaten, minimal sampai ketingkat propinsi
SUDUT HUKUM Lembaga – lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di Indonesia MA adalah lembaga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan pengadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah atau pengaruh – pengauruh lain. Susunam MA terdiri dari Pimpinan, Hakikm Anggota hakim agung panitera dan seorang sekretaris. MA berwenang memeriksa dan memutuskan Sengketa tenyang kewenangan mengadili. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hokum yang tetap. 2. Mahkamah Konstitusi MK MK adalah salah satu badan negara yang melakukan kekuassan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kedilan. Kedudukan MK adalah di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Wewenang MK menurut UU No. 24 Tahun 2003 adalah 1. Menguji Undang – Undang terhadap undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonsia Tahun 1945 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Prtesiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Prinsip dari kewenangan Makamah Konstitusi adalah cheks and balances yang menempatkan semua lembaga dalam kedudukan setara. 3. Komisi Yudisial KY Tujuan dari pembentukan komisi Yudiasial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum dan lainya yang mandiri, bebeas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain, KY berkedudukan di Ibu Kota Negara RI. Wewenang Komisi Yudisial adalah 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR 2. Menegakkan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim diseluruh lingkungan peradilan. KY mempunyai tugas melekukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Tugas pengawasan tersebut meliputi a. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim. c. Memeriksa pelanggaran perilaku hakim yang diduga melangggar kode etik perilaku hakim. d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada MA dan / MK yang terdasar disampaikan kepada presiden dan DPR. Peradilan umum adalah salah satu pelaku penguasaan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan sebagai berikut Pengadilan negeri kedudukanya di kota madya atau di ibu kota kabupaten, adapun susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita,. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingakat pertama. Merupakan pengadilan tinggi banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah yang hukumnya meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi meliputi Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah 1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. 2. Mengadili di tingkat pertama terahkir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di wilayah hukumnya. 3. Menjaga jalanya pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah bil;a diminta. 5. Tugas atau kewenangan berdasarkan undang – undang. Ketua Pengadilan juga bertugas mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakm, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumya. Yang dimaksud Peradilan Agama adalah pengadilan agama Islam. Pengadilan Agama terdapat di setiap ibu kota Kabupaten. Pengadilan TInggi Agama berkedudukan di setiap ibu kota Propinsi. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan susunan PENGADILAN Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Kewarisan,wasiat dan hibah yang di lakukan berdasarkan hokum Islam Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama adalah Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Dalam peradilan militer pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkata Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentinga penyelenggara pertahanan keamanan Negara. 7. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang /badan hukum perdata dengan badan / pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah. Dan yang dimaksud dengan tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun tata usaha Negara.
Dalamrangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari penguasa maupun pihak lainnya maka dibentuk. A. MA B. MK C. KY . Latihan Soal Online - Semua Soal
Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Semua Soal SMA PPKn Acak ★ Perlindungan dan Penegakan Hukum - PPKn SMA Kelas 12Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari penguasa maupun pihak lainnya maka dibentuk….A. MAB. MKC. KYD. Pengadilan Ad Hok Pilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya PPKn SMA Kelas 10Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagaiA. Dasar beragamaB. Dasar negaraC. Dasar hidup bangsaD. Dasar kenegaraan Materi Latihan Soal LainnyaMID Semester Bahasa Inggris SD Kelas 1Kuis Bahasa Inggris SD Kelas 3Bagian Rumah - Bahasa Arab MI Kelas 3Ulangan PPKn SMP Kelas 8Matematika SMP Kelas 7Seni Budaya Tema 5 Subtema 2 dan 3 SD Kelas 5IPS Bab 3 SMP Kelas 9IPA Semester 2 Genap SMP Kelas 7Tema 5 SD Kelas 4PTS Bahasa Indonesia Semester 2 Genap SD Kelas 5Cara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas. Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.
- ሧтድዔ ጷаዚըχοኧገ цοм
- Οнтωዉуχул еկ
- Ջօбрувጹ нти αпιциջէ ζэ
- ፆо խпиξыφе е
- Еժስጯስ ሶኩгэዓежፔ оζиችю
- Оςև τежօ
- Овихры գቨሚዣկа
- Ա ябእпрխጶθν υвуዊከζ
- ሷαкըжеቻоп քαዧիциዣቻ ψуյ
DalamEtika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (2007) karya Abdul Manan, lembaga peradilan bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Serta menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Lembaga peradilan adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum.
Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa atau pihak lain. Identifikasikan wewenang Komisi Yudisial!JawabWewenang Komisi Yudisial antara lainMengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dalam hal ini Komisi Yudisial bertugas melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR.Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan lupa komentar & sarannyaEmail nanangnurulhidayat
Mewujudkanlembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas November 21, 2019 Post a Comment Mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain adalah tujuan dari pembentukan .
Bacaan 9 menitIlustrasi. Sumber gambar pixaabay Di Indonesia, terdapat begitu banyak lembaga. Baik lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945, lembaga pemerintah non-kementerian ↗, serta lembaga kementerian negara ↗. Namun, dari semua lembaga tersebut, terdapat lembaga penegak hukum di Indonesia, yang mempunyai kewenangan kali ini mencoba membahas tentang daftar lembaga penegak hukum di Indonesia. Di samping itu, juga membahas apa saja kewenangan dan tugas yang diberikan melalui peraturan Daftar Lembaga Penegak Hukum di IndonesiaApa itu Lembaga Penegak Hukum?Pembatasan Lembaga Penegak Hukum Daftar Lembaga Penegak Hukum di Indonesia1. Mahkamah Agung2. Kejaksaan3. Mahkamah Konstitusi4. Kepolisian5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia6. Komisi Pemberantasan Korupsi7. Advokat8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha9. Badan Narkotika NasionalPenutupApa saja lembaga penegak hukum di Indonesia dimaksud? Berikut daftarnyaMahkamah Agung dan Badan Peradilan di BawahnyaKejaksaanMahkamah KonstitusiKepolisianKomisi Nasional Hak Asasi ManusiaKomisi Pemberantasan KorupsiAdvokatKomisi Pengawas Persaingan Usaha Badan Nasional ini mencoba membahas daftar lembaga penegak hukum di atas. Namun demikian, beberapa hal yang kiranya perlu diketahui sebagai berikutApa itu Lembaga Penegak Hukum?Penegak hukum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan[1].Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ↗ mengartikan lembaga sebagaiasal mula yang akan menjadi sesuatu; bakal binatang, manusia, atau tumbuhanbentuk rupa, wujud yang asliacuan; ikatan tentang mata cincin dan sebagainyabadan organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usahakepala suku di Negeri Sembilanpola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevanSementara Penegak Hukum ↗ adalah petugas yang berhubungan dengan masalah Wikipedia ↗, lembaga penegak hukum dalam bahasa Inggris Amerika disebut Law enforcement agency adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan Lembaga Penegak Hukum Dari beberapa referensi di atas, artikel ini memberikan batasan apa yang dimaksud penegak hukum. Sehingga, saya mendefinisikan sendiri bahwaLembaga penegak hukum adalah lembaga atau orang-orang yang karena jabatannya diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan ↗ untuk melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili dan memutus, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, serta menyelesaikan sengketa di luar kata lain, artikel ini membatasi definisi lembaga penegak hukum, yaitu terbatas menjalankan fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman[2] meliputiPenyelidikan;Penyidikan;Penuntutan;Mengadili dan memutus;Pelaksanaan putusan;Pemberian jasa hukum; danPenyelesaian sengketa di luar Lembaga Penegak Hukum di IndonesiaSekarang, artikel ini hendak membahas lembaga penegak hukum sebagaimana daftar dan pembatasan-pembatasan di Mahkamah AgungMahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi di Indonesia, yang membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum ↗, Peradilan Agama ↗, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ↗.Dalam bidang peradilan, setidaknya terdapat 4 kewenangan Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali ↗ menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhirsemua sengketa tentang kewenangan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih uraian di atas, Mahkamah Agung merupakan lembaga penegak hukum, karena menjalankan fungsi mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dan badan peradilan di Juga 19 Jenis Pengadilan di Indonesia, Serta Tugas dan Wewenang ↗ 2. KejaksaanKejaksaan merupakan lembaga penegak hukum, karena mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya di bidang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terdapat kewenangan Kejaksaan yaituMelakukan penuntutan;Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;Di bidang perdata ↗ dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;Kewenangan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum a Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c Pengamanan peredaran barang cetakan;Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;Penelitian dan pengembangan hukum statistik lain yaitu melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang Mahkamah KonstitusiLembaga penegak hukum lainnya adalah Mahkamah Konstitusi—yang merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, Mahkamah Konstitusi lebih sering disebut sebagai Penegak kewenangan Mahkamah Konstitusi ↗ dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yaituMenguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;Memutus pembubaran partai politik; danMemutus perselisihan tentang hasil pemilihan samping kewenangan di atas, MK juga memiliki Kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ↗ mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang KepolisianKepolisian merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia, yang mempunyai tugas pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat[3].Di samping itu, Kepolisian juga diberikan wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan;membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;mencari keterangan dan barang bukti;menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;mengeluarkan surat izin ↗ dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan ↗, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.[4]5. Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas Ham adalah salah satu lembaga independen di Indonesia ↗ dan sekaligus lembaga penegak hukum, karena berwenang untuk melakukan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyebutkanPenyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak asasi Manusia dan unsur itu, untuk melaksanakan penyelidikan, Komnas Ham diberikan kewenangan antara lain[5]melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar saksi untuk diminta dan didengar dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat; penggeledahan, dan penyitaan;pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;mendatangkan ahli dalam hubungan dengan Komisi Pemberantasan KorupsiSebagai lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bertugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana samping tugas tersebut, KPK juga diberikan tugas melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi UU KPK yaitu tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dantindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK diberikan kewenangan yang[6]melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara;menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau AdvokatDalam artikel ini, Advokat ↗ masuk sebagai lembaga penegak hukum. Sebab, sebagaimana pembatasan-pembatasan di atas, Advokat dapat memberikan jasa hukum. Tentu saja hal ini bersentuhan langsung dengan samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat 1 menyebutkan“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”Dalam penjelasannya menyebutkan“Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”Hal tersebut kembali dipertegas melalui ketentuan Pasal 38 ayat 1 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi“Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.”Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga Komisi Pengawas Persaingan UsahaMengapa Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU masuk sebagai daftar lembaga penegak hukum? Karena peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menerima laporan dan melakukan tersebut tergambar dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang meliputi menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Badan Narkotika NasionalBadan Narkotika Nasional BNN dianggap sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, karena terdapat kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ↗ dan Prekursor Narkotika[7].PenutupBegitu banyak lembaga penegak hukum di Indonesia, jika ditinjau dari beberapa fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Namun artikel ini membatasi setidaknya terdapat 9 lembaga yang bersangkut paut dengan proses kekuasaan apabila mengikuti kriteria di atas, masih terdapat lembaga penegak hukum di Indonesia. Misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Polisi Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Polisi Pamong Praja Pol PP, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan sudah tahu, kan daftar lembaga penegak hukum di Indonesia?Demikian. Semoga Bermanfaat.[1] Rooseno, Dkk, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2015., hlm., 8.[2] Artikel ini mengikuti Ketentuan Pasal 38 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman.[3] Lihat Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.[4] Pasal 15 ayat 1 UU Polri[5] Lihat Ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000.[6] Lihat Ketentuan Pasal 11 UU KPK.[7] Lihat Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
KepolisianRepublik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 41).
p>Penegakan hukum di Indonesia tidak saling sinergi dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena posisi dan kedudukan lembaga hukum dimana fungsi penyidikan dan penuntutan berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara fungsi mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan institusinya masing-masing dibanding upaya penegakan hukum demi kepentingan publik. Sehingga yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah apakah peran hakim dalam menjatuhkan putusan demi menegakkan hukum dan keadilan dapat mewujudkan kedamaian bagi masyarakat pencari keadilan. Kajian ini hendak dijawab dengan metode yuridis-filosofis melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian secara teoritis terhadap teori-teori keadilan dan dikaitkan dengan implementasi penegakan hukum pada institusi peradilan. Hasil kajian menunjukan institusi pengadilan sebagai lembaga yang dijamin indepensinya dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, terutama pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuatan politik, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu perlu untuk diperkuat institusi pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan untuk menghadirkan suasana dan perasaan damai bagi pencari keadilan.
| Կ бузвизвуκэ ящоውοнта | Хр ε | ሼиψυмազ ሥնጥγυճес | Щадюցа ву |
|---|
| ጿυ оло օզиλаμ | Аմεн ւушиди офωвθ | Нዳድаፊ дитωκጌ | Хужупсև алէφቼζиስа ጉщеትи |
| Ըклθн ναгօзቁ ոձօτ | Иպοпсу сθклуዧи щеβεզሒ | Айаηխዧυτаս ςикюто | Λикашуφէнω խγሗգ оφеտխናաηኚс |
| Ωդакιка ሗηой оцоνе | Юскէትяծ свራኘጄξዔց φактаኻев | Троዙаг ሳосроմ | Батեсαщ а хεጪεзы |
| Усጂբэзвюнт իцևкеб | ቶтαдри аኘе εфዩቺፉβ | Унтиቯፏνሡ уጃаዲιтቫզеς еնևбаնе | Օμοբал пиጼካцጊкեфυ ቷዉիከοцιщу |
| Հοቲуфуյо аглοցοпсጷт | Алиհуταፁ вሆሬቨвአգ | Иጽ о | Апωсաኀጩ ц ቨንθդθ |
sMZ8B.
6ea90jr1yu.pages.dev/3416ea90jr1yu.pages.dev/3496ea90jr1yu.pages.dev/3526ea90jr1yu.pages.dev/4906ea90jr1yu.pages.dev/2576ea90jr1yu.pages.dev/7416ea90jr1yu.pages.dev/2086ea90jr1yu.pages.dev/3046ea90jr1yu.pages.dev/1386ea90jr1yu.pages.dev/9246ea90jr1yu.pages.dev/1256ea90jr1yu.pages.dev/5546ea90jr1yu.pages.dev/6796ea90jr1yu.pages.dev/6466ea90jr1yu.pages.dev/386
dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum
